Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013, khususnya tingkat SMA
yang akan digelar 15 hingga 18 April mendatang, terus menuai
kontroversi. Salah satunya adalah masalah penyeragaman soan UN untuk
semua siswa di seluruh Indonesia.
Padahal harus diakui jika kemampuan atau kesiapan siswa calon peserta UN, disetiap daerah berbeda-beda. Terutama perbedaan siswa yang sekolah dan tinggal di perkotaan dengan siswa di daerah-daerah terpencil.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaaan SMAN I Soreang Dudung Abdulah mengatakan, siswa di daerah perkotaan, harus diakui memiliki akses cukup baik terhadap fasilitas pendidikan. Baik yang disediakan sekolah, maupun dengan mengikuti berbagai pelajaran tambahan di luar sekolah.
Hal itu berbeda dengan siswa di daerah terpencil. Jangankan mengikuti Bimbel dan lain sebagainya, untuk bisa datang ke sekolah saja tidak sedikit dari mereka yang harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya.
"Kalau untuk sekolah seperti kami di Soreang yang ada di perkotaan tidak begitu menjadi masalah. Tapi pikirkan dong siswa yang sekolah di daerah terpencil. Memang kalau secara kurikulum dan SDM pengajarnya pasti sama, di daerah terpencil juga gurunya banyak yang berpendidikan S1bahkan S2. Tapi kan kemampuan penerimaan siswanya kemungkinan berbeda-beda antara anak di perkotaan dan daerah," papar Dudung, Jumat (12/4/).
Seharusnya kata Dudung, tim ahli Kementrian Pendidikan, yang merumuskan soal-soal UN itu, turun ke daerah. Jangan hanya membuat soal UN hanya dengan berpatokan dari siswa di Jakarta atau daerah perkotaan lainnya di Indonesia. Dengan mengambil sample ke daerah-daerah terpencil, tentunya mereka akan memiliki gambaran nyata kondisi calon peserta UN.
"Kalau patokannya cuma sekolah-sekolah di perkotaan, akan sangat berat dirasakan oleh siswa didaerah. Jangan hanya sample dari daerah perkotaan saja dong, tapi mereka juga harus tahu kondisi di daerah terpencil seperti apa," ujarnya.
Dengan sistem UN yang diterapkan saat ini, tentunya akan terus menuai ketidakpuasan. Baik dari para penyelenggara pendidikan di daerah maupun dari siswa itu sendiri. Kata dia, bisa dibayangkan, perjuangan siswa selama tiga tahun menuntut ilmu di sekolah, harus hancur dalam hitungan tiga hingga empat hari saja.
"Ini menjadi beban berat bagi siswa dan orang tuanya. Seharusnya, pendidikan itu jangan memberatkan, tapi sebaliknya harus mudah dan menyenangkan dong," katanya. [den]
Sumber: http://www.inilahkoran.com/read/detail/1977747/penyeragaman-soal-un-2103-menuai-kontroversi
Padahal harus diakui jika kemampuan atau kesiapan siswa calon peserta UN, disetiap daerah berbeda-beda. Terutama perbedaan siswa yang sekolah dan tinggal di perkotaan dengan siswa di daerah-daerah terpencil.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaaan SMAN I Soreang Dudung Abdulah mengatakan, siswa di daerah perkotaan, harus diakui memiliki akses cukup baik terhadap fasilitas pendidikan. Baik yang disediakan sekolah, maupun dengan mengikuti berbagai pelajaran tambahan di luar sekolah.
Hal itu berbeda dengan siswa di daerah terpencil. Jangankan mengikuti Bimbel dan lain sebagainya, untuk bisa datang ke sekolah saja tidak sedikit dari mereka yang harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya.
"Kalau untuk sekolah seperti kami di Soreang yang ada di perkotaan tidak begitu menjadi masalah. Tapi pikirkan dong siswa yang sekolah di daerah terpencil. Memang kalau secara kurikulum dan SDM pengajarnya pasti sama, di daerah terpencil juga gurunya banyak yang berpendidikan S1bahkan S2. Tapi kan kemampuan penerimaan siswanya kemungkinan berbeda-beda antara anak di perkotaan dan daerah," papar Dudung, Jumat (12/4/).
Seharusnya kata Dudung, tim ahli Kementrian Pendidikan, yang merumuskan soal-soal UN itu, turun ke daerah. Jangan hanya membuat soal UN hanya dengan berpatokan dari siswa di Jakarta atau daerah perkotaan lainnya di Indonesia. Dengan mengambil sample ke daerah-daerah terpencil, tentunya mereka akan memiliki gambaran nyata kondisi calon peserta UN.
"Kalau patokannya cuma sekolah-sekolah di perkotaan, akan sangat berat dirasakan oleh siswa didaerah. Jangan hanya sample dari daerah perkotaan saja dong, tapi mereka juga harus tahu kondisi di daerah terpencil seperti apa," ujarnya.
Dengan sistem UN yang diterapkan saat ini, tentunya akan terus menuai ketidakpuasan. Baik dari para penyelenggara pendidikan di daerah maupun dari siswa itu sendiri. Kata dia, bisa dibayangkan, perjuangan siswa selama tiga tahun menuntut ilmu di sekolah, harus hancur dalam hitungan tiga hingga empat hari saja.
"Ini menjadi beban berat bagi siswa dan orang tuanya. Seharusnya, pendidikan itu jangan memberatkan, tapi sebaliknya harus mudah dan menyenangkan dong," katanya. [den]
Sumber: http://www.inilahkoran.com/read/detail/1977747/penyeragaman-soal-un-2103-menuai-kontroversi
No comments:
Post a Comment